Jakarta, 23 September 2017, Luhut Sagala, menjadi salah satu pembicara pada pelatihan yang diselenggarakan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan tema “In House Training, Apa dan Bagaimana Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang”. Peserta pelatihan tersebut adalah Divisi Litigasi, Divisi Hukum dan Divisi Recovery PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Jakarta, 20 Oktober 2017. LDN Ernst, mengikuti turnamen Mini Soccer antar Advokat/Kurator se Indonesia yang berlangsung di GOR Soemantri Brodjonegoro. Pada pertandingan pertama, LDN Ernst bertanding melawan AKPI (Asosiasi Kurator Indonesia) dengan kemenangan bagi LDN Ernst 1-0. Walau telah berjuang sekuat tenaga, LDN Ernst tidak mampu meraih trofi pada turnamen ini. BRAVO LDN ERNST!!
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TUN PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN
PERMA NO 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAG BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERMA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
UU Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang Penjelasan atas UU RI No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2017 tentang Akses Inforamsi keuanagan untuk Kepentingan Perpajakan menajdi UU
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemantauan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Penjelasan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017